Dulu, pembangunan jembatan Suramadu diyakini dapat membuka jalan bagi kesetaraan warga Madura. Namun, hingga kini 4 kabupaten di Madura masih berjibaku dengan persoalan-persoalan yang semestinya telah rampung beberapa dasawarsa silam.
Beberapa orang ahli beranggapan sampai kini Indeks Pembangunan Manusia Madura (IPMM) masih dibawah rata-rata nasional, sehingga keberadaan jembatan iconik itu akhirnya digugat dan dipertanyakan. Apa manfaatnya bagi Madura?
Tetapi yang harus segera saya katakan adalah apakah menjadikan jembatan Suramadu sebagai satu-satunya ‘kambing hitam’ merupakan sikap ilmiah dan pemikiran bijak?
Apakah tak ada hal-hal lain yang lebih mendasar yang patut dituding sebagai penyebab kesia-siaan jembatan Suramadu? Misalnya, sejauh ini sudah berapa paket kebijakan nasional yang dirancang untuk mengangkat Madura agar setara dengan daerah lain.
Jika paket kebijakan nasional itu memang ada, maka pertanyaan selanjutnya, adakah paket kebijakan lanjutan setelah Suramadu? Jangan-jangan setelah pembangunan jembatan Suramadu itu semuanya dianggap selesai.
Memang tak dapat dimungkiri pasca pembangunan jembatan Suramadu bermunculan warung-warung UMKM termasuk kulineran spesialis bebek. Pelebaran jalan nasional pun telah dilakukan hingga Kecanatan Blega Kabupaten Sampang.
Tetapi setelah sekian tahun efek Suramadu seperti tak berlanjut. Surabaya makin terang. Sementara Madura tak kunjung menyala. Ketimpangan terjadi begitu nyata didepan mata. Laju pembangunan Madura melambat dan cenderung stagnan.
Gelombang urbanisasi yang kemudian melahirkan warung-warung Madura di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya dan sekitarnya seolah menjadi bukti keberadaan Suramadu tak berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi warga Madura.
Madura seperti tak bisa lepas dari stigma kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi sangat minim intervensi anggaran dari pemerintah. Hanya satu Universitas Negeri Trunoioyo di Bangkalan. Sementara banyak lembaga pendidikan tinggi di 3 kabupaten lainnya terus berjuang mengangkat dirinya sendiri.
Sayang ditengah keprihatinan ini, masih saja ada upaya mengorkestrasi persepsi atas Madura. Sebab, yang dipelototi mereka hanya tingkat kriminalitas di akses Suramadu. Bukan paket kebijakan lanjutan setelah Suramadu. Jelas ini pembacaan parsial. Sebab common sense manusia berpendidikan pasti bisa memahami kriminalitas hanya akibat bukan sebab.
Anda tahu akibat dari pembacaan parsial tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab, ia berhasil memantik terjadinya pembulian massal di beberapa platform media sosial. Hingga kini banyak warganet berpersepsi negatif atas Suramadu.
Sungguh tragis dan menyedihkan. Bagaimana bisa benda mati berupa susunan beton yang memanjang hingga 5 kilometer lebih itu dianggap sebagai biangkerok tingginya angka kejahatan di Surabaya dan sekitarnya.
Saya khawatir pembacaan parsial itu sebetulnya upaya terstruktur dan sistematis untuk melanggengkan stigma negatif atas madura. Suramadu dan kutukan sejarah yang sejatinya bukan disebabkan oleh karena dosa-dosa warga Madura semata. Wallahu A’lam
