Tulisan ini bermaksud menganalisis persoalan kewenangan alat kelengkapan DPRD terkait pembahasan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Analisis ini menjadi penting. Sebab, tanpa alas kewenangan yang sah keputusan suatu organ DPRD dapat dibatalkan. Sejauh pengamatan penulis, memang ada beberapa regulasi yang mengatur kewenangan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Misalnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor …
Dulu, pembangunan jembatan Suramadu diyakini dapat membuka jalan bagi kesetaraan warga Madura. Namun, hingga kini 4 kabupaten di Madura masih berjibaku dengan persoalan-persoalan yang semestinya telah rampung beberapa dasawarsa silam. Beberapa orang ahli beranggapan sampai kini Indeks Pembangunan Manusia Madura (IPMM) masih dibawah rata-rata nasional, sehingga keberadaan jembatan iconik itu akhirnya digugat dan dipertanyakan. Apa …
Menunggu setan lewat adalah salah satu judul tulisan Gusdur yang terbit di Tempo pada tahun 1984. Pada paragraf pertama, Gusdur mengisahkan perdebatan 3 penumpang mobil Corolla DX mengenai ketaatan pengendara pada lampu merah. Poin yang ingin disampaikan Gusdur dalam tulisan tersebut mengenai fungsi peraturan perundang-undangan yang dapat saja berubah-ubah sesuai konteks yang mengitarinya. Dalam konteks …
Oleh Hasan Bashri, SH 1322300019 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggung gugat pemerintah adalah konsep yang sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam sistem demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi juga …
Anda tahu, untuk menjadi Aparatur Sipil Negara syaratnya ternyata lebih berat dibanding menjadi anggota DPR. ASN sekarang minimal harus berijazah sarjana. Sementara anggota DPR cukup SMA. Dengan begitu, ASN pasti mempunyai tugas yang lebih berat. Misalnya harus cakap membuat surat dinas, mampu menyusun makalah untuk ujian dinas dan seterusnya. Sementara anggota DPR karena syarat minimalnya …
Saya punya premis bahwa kemiskinan di Kabupaten Sumenep secara spesifik berkaitan dengan masalah angka atau data. Boleh setuju atau tidak. Jika setuju, maka pertanyaannya seberapa akurat data penduduk miskin yang diintrodusir ke publik. Kita tahu, akurasi data penduduk miskin sangat tergantung pada dua faktor. Pertama, sumber data. Kedua, pengolahan data. Dan dalam realitasnya dua faktor …