Tulisan ini bermaksud menganalisis persoalan kewenangan alat kelengkapan DPRD terkait pembahasan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Analisis ini menjadi penting. Sebab, tanpa alas kewenangan yang sah keputusan suatu organ DPRD dapat dibatalkan. Sejauh pengamatan penulis, memang ada beberapa regulasi yang mengatur kewenangan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Misalnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor …